Belakangan ini, muncul berbagai klaim mengenai besaran gaji pengurus Koperasi Merah Putih, dengan angka yang disebut-sebut mencapai Rp8 juta hingga Rp15 juta per bulan2. Namun, benarkah demikian? Artikel ini akan mengupas fakta dan regulasi terkait penggajian pengurus koperasi.

Koperasi Merah Putih: Apa Itu?

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui sistem koperasi berbasis gotong royong. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi.

Benarkah Gaji Pengurus Mencapai Rp15 Juta?

Klaim mengenai gaji pengurus Koperasi Merah Putih yang mencapai Rp15 juta telah dibantah oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hingga saat ini, belum ada ketetapan resmi mengenai besaran gaji pengurus koperasi ini. Informasi yang beredar di media sosial terkait nominal tersebut dikategorikan sebagai hoaks oleh pihak berwenang.

Bagaimana Penentuan Gaji Pengurus Koperasi?

Dalam sistem koperasi, gaji pengurus tidak ditentukan oleh pemerintah secara langsung, melainkan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT). Besaran gaji atau honorarium pengurus akan disesuaikan dengan kondisi keuangan koperasi, jenis usaha yang dijalankan, serta kesepakatan anggota koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan internalnya, termasuk penggajian pengurus. Dengan demikian, tidak ada standar gaji tetap yang berlaku untuk semua koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih.

Meskipun beredar klaim bahwa gaji pengurus Koperasi Merah Putih mencapai Rp8 juta hingga Rp15 juta, informasi tersebut belum memiliki dasar resmi dan telah dibantah oleh Kementerian Koperasi dan UKM2. Penentuan gaji pengurus koperasi dilakukan melalui musyawarah anggota dan bergantung pada kondisi keuangan koperasi itu sendiri.

Bagi masyarakat yang tertarik menjadi pengurus Koperasi Merah Putih, penting untuk memahami bahwa koperasi beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata insentif finansial.

Baca : Keripik Buah Mangga Camilan Renyah Dengan Cita Rasa Tropis

Bagaimana cara penentuan gaji di koperasi lain?

Penentuan gaji di koperasi lain umumnya mengikuti prinsip koperasi yang berbasis musyawarah dan kesejahteraan anggota. Berikut adalah mekanisme umum yang digunakan:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Gaji pengurus dan karyawan koperasi biasanya ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), di mana anggota koperasi bersepakat mengenai besaran gaji berdasarkan kondisi keuangan koperasi dan kontribusi masing-masing pihak.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Setiap koperasi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur berbagai aspek operasional, termasuk sistem penggajian. Ketentuan ini harus disepakati oleh anggota dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

3. Skala Usaha Koperasi

Besaran gaji juga bergantung pada skala usaha koperasi:

• Koperasi kecil biasanya memberikan honorarium atau insentif berbasis keuntungan.
• Koperasi menengah dan besar cenderung memiliki sistem gaji tetap yang mengikuti standar industri atau bahkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

4. Jenis Koperasi

Jenis koperasi juga memengaruhi sistem penggajian:

• Koperasi simpan pinjam mungkin memiliki struktur gaji yang lebih tinggi karena berurusan dengan keuangan.
• Koperasi konsumsi dan koperasi produksi biasanya menyesuaikan gaji dengan keuntungan usaha.

5. Regulasi Ketenagakerjaan

Meskipun koperasi memiliki otonomi dalam menentukan gaji, mereka tetap harus mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai Upah Minimum dan hak-hak karyawan.